Forensik tidak hanya identik dengan bedah mayat. Demikian disampaikan Ahmad Fadilan, tenaga pemeriksa di instansi Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI mengenai opini umum masyarakat terhadap forensik dalam acara Kolokium PPI Delft 10 (KOPI Delft 10).

“Salah satu tugas Laboraturium Forensik Kepolisian Republik Indonesia (Labfor Polri) adalah memasyarakatkan forensik dan memforensikkan masyarakat” demikian menurut AKP Ahmad Fadillan ketika beliau ditanya mengapa beliau mau memberikan materi mengenai Labfor Polri dalam forum kolokium PPI Delft yang rutin diadakan oleh perhimpunan mahasiswa Indonesia di Delft.

Penjelasan mengenai Labfor Polri pun disampaikan dengan bahasa yang ringan yang dimengerti seluruh audiensi PPI Delft. Dalam penjelasannya Ahmad Fadillan menyatakan bahwa bidang penyelidikan forensik diantaranya melingkupi bidang fisika dan instrumentasi misalnya untuk menyelidiki kebakaran, dokumen palsu, balistik metalurgi. Bidang kimbiotoks (kimia biologi dan toksikologi) yang diantara tugas nya adalah melakukan analisa toksikologi serta kasus-kasus narkoba.

‘Apakah tersangka bisa mengcounter pemeriksaan uji forensik dengan uji ulang oleh institusi lain?’ demikian pertanyaan dari Prapto, mahasiswa Management of Technology TU Delft. Pembicara menyatakan bahwa hal itu mungkin saja dilakukan, terutama apabila sudah sampai tahap pengadilan dan tersangka yakin tidak bersalah. Salah satu laboraturium yang disarankan adalah BNN. Namun permasalah nya terletak pada sampel, karena sampel cairan tubuh manusia (darah ataupun urin) hanya bisa bertahan 3-7 hari saja untuk dapat dianalisa.

Dalam kesempatan ini Fadilan juga menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat lemah. Beliau mencontohkan apabila seseorang tertangkap dan terbukti positif mengkonsumsi narkoba sedangkan orang itu yakin tidak menyentuh zat adiktif tersebut, maka dia harus meminta bukti valid seperti bukti berita acara dan bukti penerimaan sampel oleh Labfor. Namun beliau juga mengakui bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak bisa dihadirkan satu arah dengan keinginan dari masyarakat sendiri. Labfor Polri sendiri juga harus menyebarluaskan informasi mengenai bagaimana proses forensik dilakukan serta transparansi hasil penyelidikan.

Kolokium sore itu ditutup dengan presentasi mengenai forensik balistik, Fadilan menunjukkan bagaimana Labfor Polri berhasil memecahkan kasus seperti bom Bali 1 dan 2 dan juga bom JW Marriot. Selain itu dijelaskan juga bahwa bom yang dibuat oleh teroris di Indonesia dihasilkan melalui bahan-bahan sederhana yang bisa didapatkan melalui toko penjual bahan kimia di Indonesia.

STRATEGI DAN MOMENTUM PENGKONSTRUKSIAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGIDENTIFIKASIAN DAN PENGEKSPLOITASIAN HASIL-HASIL RISET UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT

HAYYAN UL HAQ
Centre for Intellectual Property Law (CIER),
Molengraaff Institute for Private law,
Law Faculty, Utrecht University, the Netherlands

ABSTRAKSI

Tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan beberapa strategi penelusuran hasil-hasil riset dan strategi perlindungannya dalam regime paten. Ada tiga isu utama yang akan dibahas berkaitan dengan tema diatas, yaitu: eksistensi, strategi atau metode dan momentum. Eksistensi ini mengacu pada apa yang yang kita maksudkan dengan hasil-hasil riset dalam tulisan ini dan mengapa ia harus dilindungi. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil riset –dalam bentuk penemuan yang telah dipatenkan- mengacu pada strategi yang dapat diterapkan. Sudah tentu, strategi yang hendak diterapkan dalam memberikan perlindungan atas hasil-hasil riset tersebut mencakup pembahasan yang terkait dengan instrument hukum atau norma-norma hukum yang melindunginya, tahapan perlindungannya, dan cara melindunginya. Tulisan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hasil-hasil riset, i.e., produk-produk intelektual, seperti informasi, pengetahuan dan teknologi mulai dari tahapan pre-grant hingga post-grant. Oleh karena itu, dalam tahapan pengeksploitasian teknologi (post-grant level), tulisan ini juga menawarkan scrutinisasi kalusula kontrak yang diperlukan dalam upaya menjaga kekonsistensian atau kekoherensian antara tujuan dan pemanfaatan informasi dan teknologi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Makalah ini dipresentasikan dan didiskusikan pada Diskusi KOPI DELFT, Lecture Room K, Gedung Fakultas 3ME (Mechanical Maritime &Materials Eng) TU Delft, Mekelweg 2, 2628 CD, Delft,
5 June 2009, jam: 16:00 s/d 18:00